HAMKA DAN URAT TUNGGANG PANCASILA

Senin malam, 7 Mei 1951, bertepatan dengan 30 Rajab 1370 H, Pemerintah Indonesia menggelar peringatan Isra’ dan Mikraj Nabi Muhammad Saw. di Istana Negara, Jakarta. Dalam acara tersebut, Presiden Sukarno menyampaikan pidato kenegaraan yang dipancarkan secara nasional melalui RRI, yang kemudian disebarluaskan melalui surat kabar. Sukarno dalam pidato itu mengajak agar rakyat di seluruh Indonesia berjuang menegakkan negara dalam persatuan yang kokoh, serta menjadikan Pancasila sebagai dasar menegakkan negara.[i]

Hal itu perlu disampaikan Presiden Sukarno karena, menurutnya, masih ada golongan di Indonesia yang berjuang membela negara tidak berdasarkan pada Pancasila secara utuh. Ada yang berjuang hanya berdasarkan pada sila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” saja, dan ada juga yang berjuang hanya berdasarkan pada sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” saja.

Presiden Sukarno menyimpulkan bahwa rukun Pancasila serupa juga dengan rukun Islam, yang tidak boleh hanya dikerjakan salah satunya saja. Itulah yang kemudian mendorong Presiden Sukarno untuk menyerukan agar seluruh rakyat Indonesia berjuang dengan kembali berpedoman pada Pancasila secara utuh.[ii]

Pidato Presiden Sukarno tersebut menuai pro dan kontra. Ada pihak yang menyetujui, tidak sedikit yang menolaknya. Ada yang menilai Sukarno kurang tepat menafsirkan Pancasila. Ada yang beranggapan bahwa yang dimaksud kelompok yang berjuang hanya dengan bersandar pada sila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” saja adalah golongan sosialis. Sementara politisi Islam yang mudah tersinggung merasa jika kelompok yang dimaksud Sukarno berjuang hanya bersandar pada sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah orang-orang Muslim. Bahkan, ada yang mengatakan jika pidato Presiden Sukarno tersebut adalah sindiran bagi Masyumi.[iii]

Hamka, yang ketika itu masih aktif di Masyumi, dianggap sebagai orang yang tepat untuk menanggapi pidato Presiden Sukarno. Teman-temannya di Masyumi memintanya agar membuat sebuah uraian yang menjelaskan bagaimana sesungguhnya umat Islam memandang Pancasila.[iv]

Hamka merespons permintaan tersebut dengan memberikan penjelasan kepada teman-temannya. Menurut Hamka, meski di dalam politik orang disuruh berburuk sangka, dengan dasar ‘Ihtarisu bi suiz- zhanni‛ (berjaga-jagalah dengan memakai jahat sangka), tapi itu tidak berlaku terhadap “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal itu karena, masih menurut Hamka, “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi pokok dan asas kehidupan berjuta-juta umat di dunia ini. Maka itu, Hamka mengingatkan, tidak boleh orang-orang Masyumi tergesa-gesa menilai buruk atas apa yang disampaikan oleh Presiden Sukarno.[v]

Hamka berkesimpulan bahwa yang dimaksud Presiden Sukarno mengenai golongan yang hanya bersandar pada sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam perjuangannya itu bukanlah orang-orang Masyumi. Maksud Hamka, yang dimaksud Presiden dalam pidatonya itu bukanlah kaum pergerakan Islam, bukan pula pemimpin-pemimpin politik berhaluan Islam. Dia juga mengatakan bahwa itu bukan pula kaum pergerakan Kristen.

Hamka menjelaskan bahwa Presiden Sukarno adalah pemimpin yang sudah mengetahui secara pasti dasar-dasar ideologi dan filsafat dari Pancasila. Karena, di dalam perpustakaannya, Sukarno memiliki banyak sekali buku yang membahas tentang Islam, termasuk yang mengupas filsafatnya. Pemahaman Sukarno yang dalam mengenai Islam tentu tidak akan membuatnya menuduh umat Islam, khususnya para pemimpin politik berhaluan Islam, sebagai golongan yang hanya berjuang dengan bersandar pada satu sila saja, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”.[vi]

Menurut Hamka, pintu kemerdekaan Indonesia dibuka dengan keyakinan terhadap “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal itu tak lain karena bangsa Indonesia secara jujur mengakui bahwa kemerdekaan yang berhasil didapatkannya merupakan berkat rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa.[vii] Setelah Indonesia merdeka, kata Hamka, maka nilai-nilai tauhid diletakkan ke dalam falsafah luhur Pancasila. Inilah yang dilihat Hamka, bahwa nilai religius bangsa sudah ada, untuk kemudian dijadikannya sebagai falsafah yang tidak dapat diintepretasikan sesaat melalui pendekatan retorika politik.[viii]

Hamka menerima Pancasila sebagai dasar negara karena menjadikan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai roh daripada Pancasila itu sendiri. Dengan menempatkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada sila pertama, Hamka menilai, hal tersebut menunjukkan jika bangsa Indonesia dibangun atas dasar iman atau kepercayaan hanya kepada Allah, Tuhan Yang Esa.[ix]

Namun, ketika Sukarno menerangkan bahwa jika Pancasila diperas akan menjadi satu, “gotong-royong”, sehingga terkesan tidak ada lagi peran Tuhan dalam proses kemerdekaan bangsa maupun jati diri bangsa yang bertuhan, Hamka tegas menentangnya.[x]

Untuk menanggapi penafsiran Presiden Sukarno tersebut, Hamka kemudian menyusun tulisan berjudul Urat Tunggang Pancasila. Tulisan tersebut merupakan pandangan Hamka pribadi untuk menafsirkan Pancasila sebagai dasar negara.

Di dalam tulisannya, Hamka menyatakan bahwa sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan urat tunggang daripada Pancasila itu sendiri, inti paling pokok dari empat sila yang lainnya. Sebab, di dalam sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” terkandung ajaran tauhid, yang memberikan pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Tidak ada Tuhan selain daripada-Nya. Segala yang ada di muka bumi tunduk pada kehendak dan kekuasaan-Nya.

“Ketuhanan Yang Maha Esa” juga dimaknai Hamka sebagai kesadaran untuk mengesakan tujuan hidup seluruh alam, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa. Menurut Hamka, “Ketuhanan Yang Maha Esa” telah berhasil menyatukan tiga perkara, yaitu manusia, kehidupan manusia, dan alam semesta. Tiga hal tersebut kemudian diikat dengan satu sebutan, yaitu “al-makhluq” atau yang diciptakan. Adapun Allah yang terkandung pada sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah “Al-Khaliq” atau Yang Maha Mencipta.

Hamka memberikan penekanan bahwa “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan sila pokok yang tidak bisa ditafsirkan lain, serta tidak bisa diletakkan sejajar, atau bahkan lebih tinggi dari empat sila lainnya—sebagaimana yang diinginkan oleh golongan yang hendak memisahkan negara dan agama Islam, atau yang ingin menghapus makna dan kata “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pancasila, atau menghapus Allah dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.[xi]

Bambang Galih Setiawan dalam Islam dan Pancasila Menurut Hamka, menulis bahwa Hamka memandang sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai tujuan dari Pancasila dan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai falsafah negara akan hidup subur dan terjamin jika sekiranya kaum Muslim bersungguh-sungguh memahami agamanya, sehingga Pancasila menjadi pandangan dan memengaruhi seluruh perbuatan hidup dan perilakunya. Tidak ada suatu agama atau ideologi yang dapat menjamin kesuburan Pancasila di Indonesia ini selain Islam.[xii]

Dengan pandangannya yang seperti itu, wajar jika Hamka menolak keras pendapat Ruslan Abdulgani yang menyatakan bahwa Pancasila tidak memiliki urat tunggang, sehingga pantas dimaknai sebagai Manifesto Politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi (Manipol-Usdek). Ruslan menyatakan, karena Pancasila tidak memiliki urat tunggang, dan “Ketuhanan Yang Maha Esa” bukan urat tunggang Pancasila.

Hamka menolak pandangan tersebut karena dinilai bertentangan dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi urat tunggang dari seluruh sila yang ada dalam Pancasila. Inilah yang kemudian membuat Hamka yakin bahwa dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sila pertama yang menjiwai keempat sila lainnya, maka bangsa Indonesia meletakkan pondasi tauhid dalam berbangsa dan bernegara.[xiii]

Pada 28 Maret 1952, Presiden Sukarno mengadakan pertemuan dengan pegawai-pegawai dari Kementerian Penerangan. Dalam pertemuan itu, Presiden Sukarno mengatakan bahwa, “Pancasila itu telah lama dimiliki oleh bangsa Indonesia, sejak lahirnya Sarekat Islam yang dipelopori oleh HOS. Tjokroaminoto.”

Hamka menambahi apa yang dikatakan Sukarno itu dengan menulis, “Pancasila telah lama dimiliki oleh bangsa Indonesia, jauh sejak seruan Islam sampai di Indonesia. Kita tidak perlu merasa khawatir falsafah Pancasila akan terganggu, selama urat tunggangnya masih tetap kita pupuk, yaitu ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’.”[xiv]

Hamka juga menegaskan bahwa awal dan pangkal perjuangan kemerdekaan Indonesia terletak pada sila pertama. Dia menyebut bahwa perjuangan kemerdekaan ini dipelopori oleh manusia-manusia besar yang senantiasa berkeyakinan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hamka mengambil contoh pejuang-pejuang kemerdekaan seperti Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Tengku Cik Di Tiro, dan pejuang-pejuang Islam lainnya. Mereka adalah orang-orang yang berjuang dan berjihad karena “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

“Rakyat jelata tampil ke muka dengan bambu runcing, demikian juga dengan kiai-kiai dan santri-santrinya tampil ke muka. Pondok dan surau berubah menjadi markas perjuangan kaum gerilyawan. Tidak ada perhitungan, hanya satu saja, ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’. Cobalah tanya kepada Bung Karno, Bung Hatta, bukankah hanya itu saja modal yang ada dalam hati mereka pada waktu itu?” tulis Hamka dalam bukunya, Urat Tunggang Pantjasila.[xv]

Pada 1 Januari 1968, bertepatan dengan 1 Syawal 1387 H, Hamka diberi kesempatan memberikan khotbah Hari raya Idul Fitri di Istana Negara. Tema khotbahnya adalah “Pancasila Akan Hampa Tanpa Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hamka menyampaikan bahwa “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan dasar hidup warga negara Indonesia yang pertama, baik dalam beragama maupun bernegara. Kemudian, dengan sendirinya, apabila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sudah diimani atau dipercayai sungguh-sungguh, pastilah tumbuh satu demi satu sila yang lainnya.[xvi]

Hamka menjelaskan, jika warga negara Indonesia sudah percaya dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka dengan sendirinya, pasti logis dan wajar, jika tumbuh dasar kedua, yaitu perikemanusiaan. Sebab, Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia ini adalah umat yang satu.

Hamka juga mengatakan bahwa percaya pada “Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan sendirinya akan menumbuhkan rasa kebangsaan. Karena Allah sendiri telah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka saling mengenal antara yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Hujurât: 13. “Sebab itu, kebangsaan kita bukan cauvinisme atau membenci bangsa lain, karena membenci bangsa lain berlawanan dengan dasar kedua, yaitu perikemanusiaan, dan melanggar dasar pertama, yaitu percaya kepada Tuhan,” tulis Hamka.[xvii]

Hamka juga menerangkan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa secara logis pasti akan menimbulkan musyawarah untuk mufakat, yang kadang disebut dekmokrasi, terkadang juga disebut kedaulatan rakyat. Menurut Hamka, soal kedaulatan rakyat atau demokrasi, Tuhan tidak ikut campur karena hal itu mutlak urusan manusia. Artinya, Tuhan hanya memberikan arahan dan manusia sendirilah yang melakukan pekerjaan itu sehingga didapat hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan.

 Ketuhanan Yang Maha Esa, lanjut Hamka, dengan sendirinya pasti logis menimbulkan sila kelima, yaitu keadilan sosial. “Adil dan makmur yang merata karena kita manusia ini ditakdirkan Tuhan sama. Sama-sama hamba-Nya, tingkat hidup hanya soal kesanggupan. Salah satu dari nama Tuhan adalah “al-adl”, yang berarti keadilan, sehingga kita harus berupaya mencapai keadilan tersebut. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam amal dan ibadah, dalam berjamaah shalat, dalam puasa sebulan, dalam mengerjakan haji, jelas sekali adanya keadilan sosial,” tulis Hamka.[xviii]

“Orang yang percaya kepada Tuhan pasti berperikemanusiaan. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti mempertahankan persatuan Indonesia, pasti melakukan keadilan sosial, karena dia beriman kepada Tuhan. Sebab, persatuan itu adalah janji kita sebagai bangsa yang sadar,” kata Hamka dalam pertemuan bersama Wanhankammas, pada 25 Agustus 1976, dalam kapasitasnya sebagai Ketua MUI.[xix]

Setelah menjelaskan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan urat tunggang Pancasila, maka selanjutnya Hamka menafsir “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Menurut Hamka, perikemanusiaan bukan sila baru yang dibuatkanketika Indonesia sudah merdeka. Kemanusiaan itu, baginya, adalah keimanan yang tidak dapat dipisahkan, atau hasil yang tumbuh langsung dari sila pertama, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa saja”. Sehingga, jika ada orang yang melanggar perikemanusiaan, maka dia tidak bertanggung jawab di hadapan sesama manusia, dan tidak pula di hadapan Bung Karno sebagai penggali falsafah Pancasila. Tapi dia akan bertanggung jawab langsung di hadapan Tuhan, dari sesuatu yang bernama dosa.[xx]

Menurut Hamka, persatuan Indonesia dibangun atas dasar keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mengajarkan bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Agar mereka saling menjadi kawan dan tidak ada permusuhan. Menurut Hamka, karena yang jadi urat tunggang Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, dan itu saja perjuangan yang pertama dan utama, dengan sendirinya kebangsaan dapatlah berjalan sebaik-baiknya.

Sila kebangsaan adalah sesuatu yang tidak tetap.[xxi] Sebelum ada nasionalisme Indonesia, orang mencintai bangsanya secara sempit, seperti Bangsa Bugis, Jawa (sehingga ada gerakan Groot Java), Minang (Minangkabau Raya), bangsa Melayu-Raya, dan lain-lain. Persamaan nasib dan penderitaanlah yang menyebabkan bangsa-bangsa ini mencari segala macam bahan dan alasan buat menetapkan kebangsaan Indonesia yang sekarang ini.[xxii]

Menurut Hamka, kedaulatan rakyat merupakan kepercayaan, keyakinan, dan pendirian dari orang yang berjuang dengan bersandar pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, barangsiapa yang mengaku percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan sendirinya dia pasti percaya pada kedaulatan rakyat, kedaulatan manusia.[xxiii]

Manusia diberi kebebasan memilih bentuk pemerintahan menurut susunan yang mereka kehendaki, menurut kemajuan zaman dan tempat, dengan satu dasar yang tetap, yaitu musyawarah, atau yang selama ini lebih dikenal dengan istilah demokrasi. Rakyat wajib bermusyawarah untuk memilih bentuk pemerintahan, dan jika ada yang terpilih memegang kekuasaan, maka pemegangnya wajib bermusyawarah kembali dengan yang memberi kekuasaan.

“Kalau engkau bersitegang urat leher dan hati membatu, orang-orang itu akan menjauhkan diri dari kelilingmu,” Hamka mengingatkan.

Pemegang pemerintahan wajib menjalankan kekuasaan dengan keadilan. Sementara rakyat yang memberi kekuasaan wajib menjaga, kalau-kalau yang diberi kekuasaan itu keluar dari keadilan. Persis seperti yang dinasihatkan Rasulullah Saw., “Tidak boleh taat kepada sesama makhluk, kalau akan mendurhaka kepada Khalik.”[xxiv]

Menurut Hamka, sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” tidak lain merupakan sebuah kewajiban untuk bersikap adil dan berlaku kepada siapa saja, baik masyarakat, pejabat negara, tak terkecuali kepada presiden. Keadilan seperti inilah yang harus dipertahankan, sebab dialah sendi kekukuhan negara.

Harus adil terhadap teman karib maupun musuh yang dibenci sekali pun. Harus berlaku adil tanpa terpengaruh ejekan dan gangguan. Biar semuanya runtuh, keadilan harus tetap tegak. Sebagai manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, warga negara harus memiliki kepekaan sosial yang tinggi terhadap orang lain, atau terhadap sesama warga negara. Semua itu dilakukan agar tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.[xxv]*

 

[i] Hamka, Natsir, Muzakkir, Anshary, Singodimedjo. 1957. Debat Dasar Negara Islam dan Pancasila Konstituante. Hlm, 143. Dikutip Akmal R. Gunawan dalam, “Peran Tafsir Al-Azhar Terhadap Radikalisasi Pancasila”.

[ii] Ibid. Hlm, 144.

[iii] Ibid. Hlm, 145.

[iv] Ibid. Hlm, 144.

[v] Gunawan, Akmal R. 2016. Peran Tafsir Al-Azhar Terhadap Radikalisasi Pancasila. Jurnal Al-Ibrah. Vol. 12 No. 2 Hlm, 123.

[vi] Hamka, Natsir, Muzakkir, Anshary, Singodimedjo. 1957. Debat Dasar Negara Islam dan Pancasila Konstituante. Hlm, 145. Dikutip Akmal R. Gunawan dalam, “Peran Tafsir Al-Azhar Terhadap Radikalisasi Pancasila”.

[vii] Prof. Dr. Hamka. 2015. Dari Hati Ke Hati. Jakarta: Gema Insani.

[viii] Ibid. Hlm, 237. Dikutip Fokky Fuad dalam, “Moral Hukum dan Nilai-Nilai Kebangsaan: Sebuah Refleksi Pemikiran Buya Hamka”.

[ix] Ibid. Hlm, 252.

[x] Ibid. Hlm, 252.

[xi] Dikutip dari tulisan Bambang Galih Setiawan dalam, “Islam dan Pancasila Menurut Hamka” dari laman https://inpasonline.com dengan perubahan dan penyesuaian susunan kalimat oleh penulis. Diakses pada hari Selasa, 2 Juli 2019 Pukul 08:30 WIB.

[xii] https://inpasonline.com. Diakses pada hari Selasa, 2 Juli 2019 Pukul 08:30 WIB.

[xiii] Prof. Dr. Hamka. 2015. Dari Hati Ke Hati. Jakarta: Gema Insani. Hlm, 253.

[xiv] Hamka. 1951. Urat Tunggang Pantjasila. Djakarta: Pustaka Keluarga. Hlm, 14-15.

[xv] Ibid. Hlm, 14.

[xvi] Prof. Dr. Hamka. 2015. Dari Hati Ke Hati. Jakarta: Gema Insani. Hlm, 243.

[xvii] Ibid. Hlm, 243.

[xviii] Ibid. Hlm, 244.

[xix] Panitia 70 Tahun Hamka. 1978. Kenang-Kenangan 70 Tahun Buya Hamka. Jakarta: Yayasan Nurul Islam. Hlm, 275.

[xx] Hamka, Natsir, Muzakkir, Anshary, Singodimedjo, Debat Dasar Negara Islam dan Pancasila Konstituante 1957: Urat Tungang Pancasila, 151. Dikutip Akmal R. Gunawan dalam, “Peran Tafsir Al-Azhar Terhadap Radikalisasi Pancasila”.

[xxi] Ibid. Hlm, 158.

[xxii] Akmal R. Gunawan dalam, “Peran Tafsir Al-Azhar Terhadap Radikalisasi Pancasila”. Hlm, 130.

[xxiii] Hamka, Natsir, Muzakkir, Anshary, Singodimedjo, Debat Dasar Negara Islam dan Pancasila Konstituante 1957: Urat Tunggang Pancasila, 155. Dikutip Akmal R. Gunawan dalam, “Peran Tafsir Al-Azhar Terhadap Radikalisasi Pancasila”.

[xxiv] Hamka, Natsir, Muzakkir, Anshary, Singodimedjo, Debat Dasar Negara Islam dan Pancasila Konstituante 1957: Urat Tunggang Pancasila, 156. Dikutip Akmal R. Gunawan dalam, “Peran Tafsir Al-Azhar Terhadap Radikalisasi Pancasila”.

[xxv] Hamka, dalam Rusydi. 1984. Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial: Jakarta: PT Pustaka Panjimas. Hlm, 210-211. Dikutip Akmal R. Gunawan dalam, “Peran Tafsir Al-Azhar Terhadap Radikalisasi Pancasila”.

(Dikutip dari buku MEMAHAMI HAMKA, sudah terbit)

Share:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *