Kumpulan video wawancara, liputan eksklusif, dan cerita di balik karya.
LIPUTAN UTAMA
6:17
10:38Artikel opini, warta pers, dan kabar publikasi dari Pustaka Iman.

Narasumber, Penulis, Tokoh CSIS, Rektor Universitas Prasetya Mulya, dan Para Tamu Istimewa Berfoto Bersama Usai Acara, sambil menunjukkan buku Keajaiban Sungai Han: Korea Selatan Mengguncang Dunia. (Foto: Dok. Penerbit Imania/ Faried Wijdan) JAKARTA—Centre for Strategic and International Studies (CSIS) bekerja sama dengan Pusat Studi Asia Timur (Centre for East Asian Studies/CEAS), Universitas Prasetya Mulya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea di menggelar peluncuran buku “Keajaiban Sungai Han: Korea Selatan Mengguncang Dunia”, di Auditorium CSIS, Pakarti Building Centre, Jl. Tanah Abang III, Jakarta Pusat, pada Jumat (18/10). Acara dihadiri Ketua Dewan Penasihat Pusat Studi Asia Timur Universitas Prasetya Mulya Jusuf Wanandi, Rektor Universitas Prasetya Mulya Djisman Simanjuntak, Direktur Eksekutif EAS Rizal Sukma, serta Duta Besar RI untuk Korea Selatan (2021-2023) Gandhi Sulistyanto. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berhalangan hadir dan mengirimkan pesan lewat video. Sigit Aris Prasetyo, penulis buku, Doktor Bidang Politik dan Hubungan Internasional dari Universitas Auckland, Selandia Baru, Diplomat Madya Kementerian Luar Negeri RI, sekaligus konselor politik pada Kedutaan Besar Indonesia di Korea Selatan, mengungkap jika buku yang rampung sejak September 2023 ini tidak hanya menyoroti perkembangan ekonomi Korsel, tetapi juga bagaimana Negeri Gingseng berhasil mengekspor budaya populer melalui fenomena Hallyu atau Gelombang Korea. Keberhasilan Korsel, menurut Sigit, tidak hanya terletak pada kebijakan ekonominya yang brilian, tetapi juga pada bagaimana mereka menggunakan kekuatan budaya sebagai instrumen diplomasi global. “Mereka menciptakan nilai tambah yang luar biasa dengan menggabungkan ekonomi, teknologi, dan budaya,” kata dia. Sigit juga menjelaskan jika buku setebal 387 halaman ini menghadirkan sebuah narasi komprehensif tentang “Miracle of the Han River” atau “Keajaiban Sungai Han”—istilah yang digunakan untuk menggambarkan kebangkitan ekonomi Korea Selatan sejak tahun 1960-an. Sigit memaparkan faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan luar biasa negara tersebut, dan bagaimana Korea Selatan bisa menjadi model bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. “Buku ini menjelaskan bagaimana perusahaan chaebol (raksasa dalam bahasa Korea) besar seperti Samsung, Hyundai, dan LG berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Korea Selatan, dan ada peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan pro-investasi, pendidikan berkualitas, dan fokus pada inovasi teknologi yang menjadi fondasi kesuksesan jangka panjang negara tersebut,” ungkapnya. Sementara itu, Anggota Wantimpres sekaligus Duta Besar RI untuk Korsel, Gandi Sulistiyanto, dalam sambutannya ketika peluncuran, menyebut jika buku ini dapat menjadi reservoir bagi pembaca di Tanah Air untuk lebih mengenal dan memahami sejarah perkembangan Korsel, yang awalnya negara miskin dan terbelakang, kini menjadi kekuatan ekonomi global. “Saya melihat tidak banyak tulisan atau referensi mengenai perkembangan dan kemajuan Korea yang ditulis oleh penulis Indonesia, dan jika ada mungkin terbatas,” katanya. “Saya berharap buku ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi siapa saja, khususnya kalangan muda di Indonesia untuk dapat meniru mentalitas juang, tahan banting, dan semangat pantang menyerah orang Korea dalam mengubah nasib mereka,” tambahnya. Selain peluncuran buku, dalam kesempatan itu juga digelar Kuliah Umum yang disampaikan oleh Mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Korea Selatan (Korsel), Park Jin, bertajuk “Korea’s Role in East Asia Community Building and Indonesia Korea Partnership”. Park Jin menyatakan bahwa Korsel berkomitmen menjaga perdamaian dan mengembangkan perekonomian bersama Indonesia dan negara-negara kawasan. Dan dia menilai kerja sama Indonesia-Korsel bakal makin cerah di era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. “Korea Selatan berada di garis depan integrasi ekonomi di Asia Timur. Kontribusi kami melalui perjanjian perdagangan, seperti RCEP dan Perjanjian Perdagangan Bebas Korea-ASEAN, merupakan kunci kerja sama regional,” kata Park Jin dalam kuliahnya. Park Jin menilai jika prospek kemitraan Korsel-Indonesia cerah, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto nantinya. Menurut Park, setidaknya ada lima bidang yang dieksplorasi untuk kerja sama, yaitu bidang militer, ekonomi dan perdagangan, infrastruktur ibu kota baru Indonesia, perubahan iklim, dan pendidikan. Dalam bidang pertahanan dan militer, misalnya, Park menekankan jika Korsel dan Indonesia perlu fokus pada produksi senjata bersama dan transfer teknologi—seperti proyek jet tempur KF-21. Sementara untuk bidang perdagangan, elektronik, baja, dan otomotif merupakan sektor potensial untuk pertumbuhan ekonomi kedua negara. Dia juga menyatakan sepanjang 50 tahun hubungan Indonesia dan Korea Selatan telah mengatasi tantangan bersama dan saling berbagi kemakmuran. “Saat ini Pemerintah Korea sedang mendorong Strategi Indo-Pasifik dan KASI (Korea-ASEAN Solidarity Initiative). Kami sedang fokus pada kerja sama dengan Indonesia sebagai negara utama dalam kerja sama Korea dengan Asia Tenggara.” ungkap Menlu Park. “Korea dan Indonesia perlu untuk memperkuat kerja sama dalam lingkup Asia Tenggara untuk menjawab ancaman keamanan dunia, seperti senjata nuklir dan peluru kendali dari Korea Utara. Selain itu, kerja sama terkait industri masa depan juga harus diperluas, seperti dalam bidang digital, mobil listrik, dan keamanan ekonomi,” lanjutnya. Sementara itu, Menlu RI Retno Marsudi—yang menyampaikan sambutannya melalui rekaman video—juga menegaskan pentingnya peran Indonesia dan Korsel sebagai mitra strategis dalam mewujudkan kekuatan bersama untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas kawasan Asia-Pasifik. “Di tengah dinamika geopolitik saat ini, Indonesia dan Korea Selatan harus jadi kekuatan positif yang membantu mengurangi ketegangan kawasan,” kata Retno. Retno yakin jika peran untuk menjaga perdamaian dan kestabilan kawasan dapat diemban bersama, mengingat relasi antara antara kedua negara telah mencapai taraf kemitraan strategis khusus. Apalagi, kata Retno, Indonesia dan Korea Selatan memiliki kesamaan dalam kepentingan ekonomi dan keyakinan bersama pada nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan supremasi hukum. Untuk itu, Indonesia dan Korea Selatan sebagai sesama negara Asia-Pasifik, menurut dia, harus mampu membangun jembatan serta menciptakan rasa saling percaya antara negara-negara di kawasan.

Setiap 17 Mei, Indonesia memperingati Hari Buku Nasional. Momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen bangsa terhadap literasi dan budaya membaca. Ini bukan sekadar selebrasi, melainkan pengingat bahwa akses terhadap buku dan kemampuan membaca adalah fondasi dari kemajuan peradaban. Sudahkah Pemerintahan Prabowo Gibran berpihak pada industri perbukuan? Mengutip dari buku kampanye Visi, Misi dan Program Prabowo Gibran 2024: Bersama Indonesia Maju, tertulis jelas di halaman 68, poin 35: “Memberikan insentif bagi industri buku dengan menghapus PPN untuk semua jenis buku dan menjadikan pajak royalti buku bersifat final.” Sayangnya, enam bulan pemerintahan Prabowo Gibran, nasib industri buku nasional tak berubah signifikan. Tetap saja nelangsa dan terseok-seok. Malah banyak penerbit yang gulung tikar dan sebagian menuju senjakala. Hapuskan PPN Buku Jika pemerintah sungguh ingin membantu penulis, mudah saja: realisasikan janji kampanye di visi, misi, program, dan ubah pajak royalti menjadi final. Merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 5/PMK. 010/2020, masih banyak lubang peraturan yang pada akhirnya tetap menyulitkan industri buku di lapangan. Adalah fakta, sebagian pegawai pajak tetap pada pendirian jika hanya jenis buku tertentu yang bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yakni buku pelajaran umum, kitab suci, dan pelajaran agama. Penerbit harus susah-payah menjelaskan jika buku mereka masuk kategori tiga hal ini. Sementara e-book yang dijual di Google Play Books, jelas sampai hari ini tetap dipungut PPN, apapun jenis e-book-nya. Menurut penulis Tere Liye, PMK ini disusun dengan bahasa abu-abu, ‘muter-muter’, membuat pelaksanaan di lapangan tergantung tafsir pegawai pajak. Padahal, apa susahnya jika sejak awal ditulis dengan poin-poin jelas: (i) Semua penyerahan buku bebas PPN, baik fisik maupun e-book, apapun jenisnya sepanjang berbentuk buku; (ii) Ujung ke ujung proses buku juga bebas PPN. Poin ini masih menjadi masalah besar di industri buku. Ada empat jenis penyerahan buku. Pertama, buku diserahkan dari percetakan ke penerbit; kedua, dari penerbit ke distributor/reseller/toko; ketiga, dari toko ke pembeli akhir/pembaca; keempat dari pembaca ke pembaca (buku second). Jika merujuk semangat bahwa buku adalah bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa, serta visi, misi dan program presiden terpilih, seharusnya empat jenis penyerahan ini bebas PPN. Tapi, pada praktiknya, tak semua bebas PPN. Terutama saat buku diserahkan oleh percetakan ke penerbit. Lagi-lagi, pegawai pajak akan berdalih, percetakan buku adalah kegiatan usaha terpisah, melupakan substansi jika yang diserahkan buku. Dus, percetakan buku tetap dikenakan PPN. Pembajak Buku Masih Bebas Di banyak platform e-commerce, buku bajakan dijual bebas. Bahkan terbilang sangat murah. Kita bisa melihat harga-harga buku di bawah dua puluh ribu, bahkan lima ribu. Apakah tidak terpikir perjuangan seorang penulis ketika membuat sebuah buku? Buku bukan sekadar teks. Ia adalah hasil kerja panjang yang melibatkan riset, imajinasi, pengorbanan waktu, dan sering kali penderitaan. Ketika buku itu dibajak dan diperjualbelikan tanpa seizin penciptanya, maka kerja intelektual direduksi menjadi sekadar komoditas ilegal. Ini ironis, karena pembajakan buku di negeri ini masif. Jutaan buku bajakan dijual bebas di marketplace, toko-toko fisik, yang serupiah pun tak bayar PPN saat dicetak, pun tak bayar royalti ke penulis, biaya lay out, editor, dan lain-lain. Sementara, buku-buku original, yang dibebani semua biaya itu, harus tetap bayar PPN. Bagaimana harga buku original bersaing dengan buku bajakan? Nasib Penulis Menyedihkan Kemenkeu memang menurunkan tarif pajak royalti dari 15 ke 6 persen (PER-01/PJ/2023, berlaku sejak 16 Maret 2023). Tapi itu sama saja bohong. Berapapun tarifnya, karena penulis tetap membuat SPT Tahunan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dan tarif progresif, pajak penulis tetap sama. Bahkan, saat pajak royalti ditetapkan nol persen, saat melapor SPT Tahunan, tetap akan disesuaikan dengan tarif progresif. Tak ada beda. Pegawai pajak harusnya tahu peraturan baru ini ‘menipu’, karena tak berdampak apapun pada pajak sesungguhnya, kecuali jika pajak penulis diubah jadi pajak final. Dalam situasi buku-buku dibajak secara masif, jika pemerintah ingin membantu penulis, mudah saja, laksanakan janji kampanye: ubah pajak royalti menjadi final. Misal, final 0,5 persen seperti UMKM, maka pelaporan pajak penulis akan jauh lebih sederhana. Tak lagi repot menghitung ulang tarif pajak progresif atas royalti. Pekerja Penerbitan Menangis Bukan hanya penulis yang menangis, tetapi juga para pekerja di penerbitan, toko buku, serta semua pihak dari hulu ke hilir. Untuk menyelamatkan nasib buruh industri perbukuan, Pemerintah dapat membeli buku dari penerbit melalui berbagai cara, termasuk dengan memberikan stimulus, subsidi, atau dengan melakukan pembelian langsung. Pemerintah dapat memberikan stimulus atau subsidi kepada penerbit untuk mendorong produksi dan distribusi buku, terutama buku pelajaran dan buku yang mendukung pendidikan. Pemerintah juga dapat memberikan fasilitas seperti bebas PPN untuk buku pelajaran dan kitab suci, yang secara tidak langsung mendorong pembelian buku dari penerbit. Pemerintah pun dapat melakukan pembelian buku secara langsung dari penerbit untuk memenuhi kebutuhan sekolah, perpustakaan, atau lembaga pendidikan lainnya. Namun, faktanya, Pemerintah terkesan acuh merespons kondisi industri buku yang semakin sulit. Perlakuan pemerintah terhadap industri buku sangat berbeda dengan industri lain, misalnya industri perbankan. Ketika ada perusahaan perbankan yang mengalami kesulitan finansial, pemerintah sangat cepat merespons melalui berbagai bantuan finansial. Industri penerbitan buku benar-benar dibiarkan untuk hidup sendiri, tak ada dukungan seperti industri lain. Padahal, dalam UU Nomor 3/2017 tentang Sistem Perbukuan, pemerintah menurutnya memiliki kewajiban untuk menjaga keberlangsungan industri buku, salah satunya toko buku. Pasalnya, toko buku adalah salah satu titik distribusi bahan bacaan kepada masyarakat. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di era Nadiem Makarim sejatinya pernah meluncurkan program pencetakan dan distribusi 27 juta buku bacaan bermutu ke lebih dari 9.000 sekolah dasar di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan mampu memperluas akses buku dan memperkuat literasi sejak usia dini. “Program ini menjadi langkah awal untuk menjawab tantangan rendahnya kemampuan literasi anak-anak Indonesia akibat kurangnya kebiasaan membaca sejak dini,” kata Nadiem Makarim dalam peluncurannya. Kejar Digitalisasi, Abai pada Buku Ada unggahan video yang menarik ketika Wakil Presiden Gibran menyampaikan bonus demografi. Di saat yang sama, ia juga mengampanyekan pentingnya penguasaan kecerdasan buatan (AI) bagi anak muda Indonesia. Bahkan di berbagai forum, wapres menyampaikan bahwa masa depan bangsa sangat bergantung pada kemampuan generasi baru dalam menguasai teknologi mutakhir. Anak SD pun diajari cara bikin PR pakai AI. “Kalian tinggal masukkan soal, keluar jawaban. Simpel,” Begitu katanya. Di satu sisi, wacana ini terdengar menggugah. Kita didorong untuk menjadi pemain global, kreatif, adaptif, dan cerdas memahami algoritma. Namun, di sisi lain, tampaknya kita begitu semangat mengejar digitalisasi sampai-sampai abai pada buku, warisan intelektual yang menjadi fondasi peradaban. Data terbaru menunjukkan adanya peningkatan dalam indeks literasi masyarakat Indonesia. Berdasarkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang dirilis Perpustakaan Nasional, skor nasional meningkat dari 64,40 pada 2022 menjadi 73,52 pada tahun 2024. Sementara itu, Tingkat Gemar Membaca (TGM) nasional juga naik menjadi 72,44, yang dikategorikan dalam level “sedang”. Namun di balik capaian tersebut, tantangan besar masih membayangi. Laporan UNESCO menyebutkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001 persen, atau satu dari seribu orang yang benar-benar gemar membaca secara aktif. Dalam laporan PISA 2022, skor literasi membaca siswa Indonesia berada di angka 371, jauh di bawah rata-rata negara OECD. Hari Buku Nasional seharusnya menjadi waktu untuk merenung, bukan sekadar dijadikan unggahan Instagram atau acara simbolis di perpustakaan. Kita harus mulai menata ulang prioritas. Teknologi tidak akan berarti apa-apa jika masyarakatnya tidak membaca. Buku adalah rumah bagi pikiran yang runtut. Jika kita mengabaikannya, maka kita mengabaikan kesempatan untuk menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat dalam pikiran. Teknologi boleh kita rayakan. Namun, buku tidak boleh kita lupakan. Karena dari sanalah seluruh peradaban bermula, dan juga akan kembali. Di tengah arus informasi yang semakin cepat, buku tetap menjadi pelabuhan terbaik untuk menumbuhkan generasi yang berpikir kritis, bijak, dan beradab!

Sekjen DPP Garnita Malahayati Partai NasDem, Tantri Moerdopo (kanan) memandu acara bedah buku Ki Hadjar Sebuah Memoar di NasDem Tower, Jakarta, Kamis, 15 Mei 2025 Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, mengajarkan bahwa sekolah tak hanya menitikberatkan pada penilaian angka, melainkan para siswa harus mampu mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Ki Hadjar juga menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah mencetak peserta diidk yang memiliki kepekaan sosial dan moral yang luhur. Hal itu disampaikan oleh Founder & CEO Redea Institute (Highscope Indonesia), Antarina S.F. Amir. dalam diskusi buku Ki Hadjar Sebuah Memoar, yang digelar oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, di NasDem Tower, Jakarta, Kamis, 15 Mei 2025 sore. Diskusi ini juga menghadirkan oleh Haidar Musyafa, penulis buku Ki Hadjar Sebuah Memoar, dan Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik DPP Partai NasDem, Achmad Baidowi. Menurut Antarina, pandangan Ki Hadjar soal sekolah tidak hanya menitikberatkan pada penilaian angka, melainkan keputusan dari para siswa untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. “Pendidikan harus mampu mengembangkan individu yang tak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan moral yang tinggi,” ujar Antarina yang juga cucu kemenakan dari Ki Hadjar. Selain keterampilan atau kompetensi, dalam konteks dunia yang maklin kompleks dan terhubung, Antarina menyoroti pentingnya pengembangan kemampuan empati sosial (empathetic social skills) dan kepemimpinan etis (ethical leadership). Kemampuan empati sosial memungkinkan individu untuk memahami dan merasakan perspektif orang lain, membangun hubungan yang positif, dan berkontribusi pada masyarakat secara konstruktif. Sementara itu, kepemimpinan etis membekali individu dengan kemampuan untuk memimpin dengan integritas, tanggung jawab, dan moralitas. Hal ini relevan dengan tantangan-tantangan global seperti disinformasi, intoleransi, dan krisis kemanusiaan. “Pendidikan karakter adalah tentang membentuk individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga memiliki nilai-nilai yang kuat. Dan ketika mengajarkan karakter, tidak hanya membentuk individu, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih baik,” ujarnya. Pentingnya Pendidikan Karakter Sementara itu, penulis buku Ki Hadjar Sebuah Memoar, Haidar Musyafa, mengatakan, Ki Hadjar lahir dari seorang ayah yang sangat peduli terhadap pendidikan. Karena itu, ayahnya mengirimkan Ki Hadjar ke sekolah-sekolah Belanda. Tujuannya agar setiap anaknya bisa meraih pendidikan. Dari sana, Ki Hadjar kenal lebih jauh terhadap sistem pendidikan yang bukan sekadar belajar baca tulis. “Selain pendidikan umum, pendidikan yang dikenalkan Ki Hadjar pada akhirnya adalah pendidikan yang membentuk kepribadian, atau pendidikan karakter,” tutur Haidar. Ki Hadjar, menurut Haidar, memberikan pembebasan berpikir. Pendidikan tidak harus kaku pada ruang-ruang kelas. “Anak-anak itu selalu diajak keluar, misal berhitung itu pakai batu kerikil diambil 5 kemudian ditambah 5, 10. Mengenal aneka warna dari bunga dan sebagainya,” ungkap dia. Haidar menyebut Ki Hadjar juga selalu mengedepankan metode diskusi dalam meraih pengetahuan. Hingga lahirlah generasi kritis dan peka terhadap apa yang ada di masyarkat. “Ini tampak sederhana, tapi berdampak positif bagi perkembangan kemampuan anak bangsa,” ujar dia. Kritik terhadap Pendidikan sebagai Komoditas Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Sukma Achmad Baidowi, menyoroti bahwa salah satu semboyan pendidikan yang dipopulerkan Ki Hadjar, yakni ing madya mangun karsa, hampir tidak pernah diterapkan dalam skema kebijakan pendidikan nasional. Semboyan itu menggambarkan pentingnya partisipasi masyarakat untuk membangun pendidikan nasional. Namun, kata dia, pendidikan saat ini justru kerap dijadikan komoditas politik oleh para politikus dan kepala daerah yang menjanjikan pendidikan gratis. “Apa yang diajarkan oleh Ki Hadjar harusnya terimplementasi dengan baik dalam skema sisitem pendidikan nasional. Sekarang orang tua seakan-akan semuanya harus menunggu pemerintah. Ada makan gratis, anaknya nakal dibawa ke barak, eksesnya akhirnya masyarakat menjadi sangat tergantung,” jelas Baidhowi. Baidowi menilai, cara berpikir pedagogik dalam pengajaran Ki Hadjar Dewanatara lebih maju dibandingkan dengan sejumlah tokoh pendidikan dunia. Sebab, Ki Hadjar selalu membawa sisi kemanusiaan dalam pengajaran. Baidowi menyayangkan pola pendidikan di Indionesia yang menurutnya belum bisa menerapkan ajaran Ki Hadjar seutuhnya. Bahkan, kata dia, sistem pendidikan Indonesia masih terjebak dalam pola yang dijalankan pemerintah Belanda. Saat ini, pendidikan di Indonesia lebih mengedepankan aspek logika ketimbang afeksi. Daya nalar dikedepankan, tapi daya rasa tidak dikembangkan. “Padahal semua ini seharusnya dapat dijalankan dan dikembangkan bersama. Tidak ada yang tertinggal, semua harus dikuatkan,” tegas dia. Menurutnya, dengan tidak menjalankan konsep Ki Hadjar, pendidikan Indonesia jauh tertinggal. Karena, sejatinya, kata Baidowi pemikiran Ki Hadjar telah melampaui zamannya. “Kalau kita hanya bisa seperti ini, maka kita terjebak hanya merayakan Hari Pendidikan Nasional untuk menghargai Ki Hadjar itu seperti sangat formalistik, jadi semacam ya upacara ke upacara saja,” tandas Baidowi. (Laporan dari Diskusi Buku KI HADJAR, SEBUAH MEMOAR, Karya Haidar Musyafa, Terbitan Penerbit Imania, 2017, yang digelar oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, di NasDem Tower, Jakarta, Kamis, 15 Mei 2025 sore).