Meneladani Dakwah Nabi Muhammad Saw

Oleh: Ashimuddin Musa

Sebuah Negara yang dibangun tanpa berlandaskan nilai-nilai atau prinsip-prinsip dasar akan beresiko kehancuran. Dalam sebuah negara akan ditemukan berbagai macam suku dan budaya serta agama. Pentingnya nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari karena setiap individu memiliki banyak kepentingan yang berbeda. Jika dalam kehidupan saja tidak dibatasi dengan nilai-nilai, maka setiap orang bebas mengekspresikan keinginan mereka masing-masing secara tidak etis.

Padahal, pendidikan esensial yang paling ditekankan oleh Nabi Muhammad Saw adalah berkenaan dengan pendidikan etika (akhlak). Nabi Muhammad Saw ditugaskan oleh Allah SWT ke muka bumi tiada lain hanya untuk memaripurnakan akhlak yang luhur. Setiap umat Islam tidak diperkenankan meninggalkan akhlak dalam setiap tindakan apapun, mulai dari bangun tidur hingga akan tidur lagi. Sebenarnya belajar akhlak itu tidak sulit. Bahkan tidak butuh menghafal untuk mempraktekkan nilai-nilai akhlak. Cukup mencontoh setiap perilaku orang-orang yang kita anggap lebih alim, lebih berilmu. Misalnya, tidak bersikap kasar terhadap orang lain. Akan tetapi, masih banyak kaum muslimin yang belum bisa mengamalkan akhlak yang sangat mulia ini dengan sebaik-baiknya.

Buku ini mengkhususkan kajiannya pada sejarah otentik politik Nabi Muhammad Saw ditinjau dari perspektif dustur-nya. Fokus kajian buku ini tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang diperkenalkan Nabi Muhammad Saw melalui piagam Madinah. Bagaimana cara Nabi dalam membangun umat di Madinah? Ini pentingnya melirik kembali kepada sejarah masa lalu. Bukti bahwa banyak yang bermimpi agar  Indonesia yang (dari dulu hingga sekarang)  telah disepakati sebagai negara demokrasi dianggapnya sebagai negara kafir (taghut) adalah ciri-ciri dari –meminjam istilah Gus Makmun– gagal faham penganut khilafah.

Prof. Dr. J. Suyuthi Pulungan, dalam bukunya, “Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau Dari Perspektif Alquran”, menjelaskan bahwa tidak ada keterangan baik dalam Alquran dan Hadis yang –dengan tegas– menetapkan tentang sistem politik dan bentuk pemerintahan. Tetapi jauh lebih penting dari itu malah mengenalkan prinsip-prinsip pemerintahan yang berlaku universal. Dari data yang telah dibuktikan secara ilmiah menjelaskan bahwa Nabi hanya menerapkan prinsip-prinsip negara yang didasarkan pada Alquran. Nabi membangun umat di mana dalam umat ini dibumikan nilai-nilai Qurani. Nabi membangkitkan rohani kemanusiaan di mana manusia yang satu dapat memanusiakan manusia yang lain. Persoalan negara adalah ijtihadi. Artinya, Tuhan mempersilakan negara manapun menetapkan sistem negaranya sesukanya, angsalkan setiap negara harus menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana diajarkan nabi: seperti di antaranya tentang persaudaraan; menjauhkan diri dari hegemoni manusia satu atas lainnya; otoritarianisme penguasa; tidak membeda-bedakan antara mereka; dan lain-lain sebagainya (hlm. 286).

Dengan merujuk pada Sirah Nabawiyah, buku ini berusaha menegaskan kembali bahwa selain ada aspek ibadah di dalam Islam, yang perlu juga diperhatikan oleh kaum muslimin adalah berkenaan dengan moral. Pada dasarnya, aspek moral bersifat primer dan peribadatan bersifat sekunder. Sejarah ini seringkali dipahami secara terbalik oleh sebagian umat Islam. Ini yang seharusnya yang harus diperjuangkan oleh para aktivis Khilafah. Bagaimana kemudian komitmen akhlak ini dapat –meminjam istilah Prof. Abd. A’la– dibumilabuhkan oleh umat Islam.

Dalam kata pengantar Emha Ainun Najib di dalam buku ini menyebutkan ciri-ciri manusia terkadang memiliki sifat adigang adigung Adiguna. Merasa telah pintar sehingga tak perlu lagi penjelasan. Yang tidak mengerti pun terkadang tidak pernah mengerti bahwa mereka butuh penjelasan (hlm. 7). Aneh bin ajaib. Mereka merasa tersaingi, ingin menguasai, dan takut kelaparan kalau sampai sistem negara bukan Islam. Adalah sifat naluriah setiap manusia ketika sudah merasa tersaingi, maka akan melakukan berbagai macam cara agar tidak dapat terkalahkan. Sayang sekali ketika sifat adigang adigung dan Adiguna ini menimpa kaum muslim. Mereka akan mempolitisir agama untuk mewujudkan impiannya. Orang-orang yang rohaninya masih buram karena belum mendapatkan hidayah dari Allah SWT akan ikut-ikutan mempolitisir agama. Nauzubillah.

Umat Islam harus menjadi representasi yang baik, membangun kembali prinsip-prinsip negara yang islami. Umat Islam tidak perlu memasang prasangka bahwa mereka sedang tersaingi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti yang diajarkan Nabi, tentu agama Islam akan bangkit tanpa perlunya populisme kaum muslimin yang belakangan marak terjadi. Di sini pentingnya menelaah kembali sejarah masa lampau.

Buku “Sejarah Otentik Politik Nabi Muhammad Saw” yang diterbitkan oleh penerbit Pustaka Iman ini memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri, di antaranya karena penulis buku ini, Prof. Dr. Husain Mu’nis, mengangkat tema politik nabi langsung didasarkan pada dustur-nya. Artinya, dari aspek etikanya. Dia menulis, “Ketika membaca Islam, yang saya cari pasti dustur-nya. Maksudnya, etikanya” (hlm. 46). Ini penting sekali diperhatikan karena dalam Islam ada aspek ibadah dan ada pula aspek etika. Keduanya adalah harus berjalan seimbang dan beriringan. Tidak boleh berat sebelah, apalagi sampai meninggalkan salah satunya. Diakui oleh penulisnya, bahwa mempelajari aspek etika itu jauh lebih sulit dari pada aspek ibadahnya. Dustur Islam adalah pondasi dan prinsip kehidupan Islam. (*).

Penulis: Prof. Dr. Husain Mu’nis

Judul: Sejarah Otentik Politik Nabi Muhammad Saw, Dari Dakwah Mekkah Hingga Piagam Madinah

Penerbit: Pustaka Iman

Cetakan: Pertama 2019

ISBN: 978-602-8648-30-1

Tulisan ini dimuat di Radar Sampit.

Share:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *